ARTIKEL "“Buruknya Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kaitannya Dengan Realisasi Sila Ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

A.  LATAR BELAKANG

Beberapa kali media massa baik cetak maupun elektronik menyuguhkan kasus-kasus yang terkait dengan masalah kesehatan seperti terjadinya kasus gizi buruk serta masalah buruknya pelayanan Rumah Sakit Pusat maupun Daerah. Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Buruknya pelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, sampai adanya calo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk bebrapa oknum. Bahkan sejumlah penolakan yang dilakukan beberapa rumah sakit besar di Indonesia kepada warga kurang mampu pun masih sering terjadi. Selain itu adanya permintaan uang muka sebagai syarat masuk perawatan hingga pungutan pungutan liar untuk memperoleh kartu berobat gratis.

Kartu berobat gratis merupakan salah satu program pemerintah yang sangat baik namun juga belum cukup meringankan penderitaan warga kecil dalam menggratiskan biaya pengobatan. Faktanya, di lapangan banyak dijumpai berbagai kejanggalan  dalam memperoleh akses kesehatan yang semestinya.

Kemiskinan mungkin sulit dihapus dari muka bumi ini. Bahkan negara-negara maju sekalipun, kemiskinan masih menjadi momok. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang tengah dihadapi, dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar di antara negara-negara berkembang lainnya. Pelayanan rumah sakit yang hangat dan tulus sangat dibutuhkan warga kecil untuk menikmati kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit yang bisa menampung pasien miskin melalui Peraturan Pemerintah.

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga miskin melalui JAMKESMAS masih belum dapat terealisasi dengan baik. Banyak pasien pengguna JAMKESMAS yang dipersulit dengan urusan administrasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani masalah ini. Hal ini karena kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara wajib memberi jaminan kesehatan kepada warganya, termasuk warga miskin.

B.     ANALISIS

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Maka, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatanya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Angka kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secar ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal.

Bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebut menjadi alat  untuk mempersulit pasien warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit terlalu mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting, karena beberapa alasan pokok yakni:

1.      Kesehatan masyarakat menjamin terpenuhinya keadilan sosial khusunya bagi masyarakat miskin, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali lebih tinggia dibanding keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 (delapan) juta kematian tiap tahunnya.

2.      Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna menurunkan angka kemiskinan melalui upaya perbaikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

3.      Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih mudah dengan prospek ke depan yang jauh lebih berhasil.

C.     DAMPAK

Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan seperti :

a.       Menderita gizi buruk;

b.      Kurangnya pengetahuan warga tentang kesehatan;

c.       Kurangnya perilaku hidup sehat dan bersih;

d.      Lingkungan pemukiman yang kurang memadai;

e.       Tidak tersedianya biaya kesehatan.

Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Masyarakat yang sehat akan menekan tingkat kemiskinan karena orang yang sehat mempunyai kondisi sebagai berikut :

a.       Prodiktivitas kerja tinggi;

b.      Rendahnya biaya pengeluaran untuk keperluan berobat;

c.       Masyarakat dapat berinvestasi dan menabung;

d.      Meningkatnya mutu pendidikan;

e.       Angka fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian) rendah;

f.       Stabilitas ekonomi terjamin.

D.    KESIMPULAN

Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga miskin melalui JAMKESMAS masih belum dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani masalah ini. Hal ini karena kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara wajib memberi jaminan kesehatan kepada warganya, termasuk warga miskin.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan kesehatan di atas dapat dilakukan dengan cara:

1.      Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah-masalah kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti malaria, kurang gizi, PMS dan berbagai penyakit infeksi lain dan sanitasi lingkungan.

2.      Mengutamakan penanggulangan penyakit warga kurang mampu.

3.      Meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersufat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman serta kesehatan dan keselamatan kerja.

4.      Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

5.      Meningkatkan partisipasi dan konsultasi terhadap masyarakat miskin.

6.      Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin.

A.